ATN-Center - Prestasi bidang pertanian berhasil ditoreh Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang. Provinsi Kalteng menjadi salah satu penerima penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diserahkan Wakil Presiden Boediono saat Rapat Pleno Konferensi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) 2012, di Ball Room Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (18/7).
Kalteng menjadi salah satu dari 13 provinsi di Indonesia
yang berhasil meningkatkan produksi padinya di atas 5 persen pada 2010, yakni
sebesar 12,38 persen.
Wapres menyerahkan penghargaan peningkatan hasil
beras nasional kepada 10 gubernur, 17 bupati dan 19 walikota. Para
gubernur yang mendapat penghargaan adalah dari Maluku Utara, Sulawesi Barat,
Kalteng, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Banten, Sulawesi Utara,
Kaltim, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kalteng Tute Lelo mengatakan,
selain Gubernur, ada 6 bupati yang menerima penghargaan serupa. Masing-masing
Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar, Bupati Kotawaringin Timur, Supian
Hadi, Bupati Lamandau, Marukan Hendrik yang diterima Wakil Bupati Sugiyarto,
Bupati Katingan Duwel Rawing, Bupati Pulang Pisau, Achmad Amur, dan Bupati
Murung Raya, Willy M Yoseph.
Gubernur dan 6 bupati tersebut dinilai telah mampu
meningkatkan produksi beras di atas 5 persen pada 2010. Kabupaten Kobar
berhasil meningkatkan produksi padinya 78,11 persen, Kotim 61,04 persen,
Lamandau 31,36 persen, Katingan 32,67 persen, Pulpis 48,45 persen, dan Mura
mencapai 56,25 persen.
Redam Gejolak
Dalam arahannya Wapres mengingatkan
dalam kondisi perubahan iklim yang penuh kerawanan dan ketidakpastian suasana
global, sistem pangan nasional harus bisa menjamin keseimbangan jangka panjang
antara produksi dan konsumsi.
"Sistem ketahanan pangan juga harus
mampu meredam dampak dari setiap gejolak yang timbul dalam jangka pendek,"
kata Wapres dalam acara yang dihadiri Menteri Pertanian Suswono, Menteri
Perhubungan EE Mangindaan, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
Untuk itu, kata Wapres, Indonesia harus
memiliki 2 instrumen yang dapat diandalkan, yaitu kebijakan stok yang
benar-benar efektif dan kebijakan ekspor-impor pangan yang fleksibel dan
responsif terhadap perubahan perimbangan permintaan dan pasokan serta kebutuhan
pangan dalam negeri dalam jangka pendek.
Wapres mengatakan pula ada 3 komponen
kebijakan pokok yang harus menyatu dan saling mendukung dalam strategi
ketahanan pangan, yaitu peningkatan produktivitas melalui teknologi,
pengembangan pola konsumsi yang sesuai dengan kapasitas produksi pangan
nasional melalui program diversifikasi pangan "Terakhir adalah kebijakan
stok dan ekspor-impor pangan yang mampu mengatasi gejolak jangka pendek,"
katanya.
(ATN-Center)