Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, permasalahan kekurangan bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan antrean panjang kendaraan di Kalimantan sudah selesai. Untuk Kalimantan sudah ada tambahan 200 ribu kiloliter (KL) premium.

"Setelah pertemuan tadi, sudah dicapai titik temu dan permasalahan sudah selesai," katanya usai bertemu dengan 4 pemimpin daerah Kalimantan di Jakarta, baru-baru ini.

Hadir dalam pertemuan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, Wagub Kalteng Achmad Diran, Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya dan Ketua Bappeda Kaltim Rusmadi. Pertemuan juga dihadiri Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan, Kepala BPH Migas Andy N Sommeng dan Ketua Hiswana Migas Eri Purnomohadi.

Jero mengatakan, berdasarkan pertemuan tersebut dicapai 2 kesepakatan. Pertama, Kalimantan memperoleh tambahan pasokan premium bersubsidi. "Stoknya sudah dikirim ke Kalimantan," ujarnya.

Tambahan premium berasal dari 2,5 juta kiloliter (KL) bagian 40 juta KL kuota APBN Perubahan 2012. Di luar itu, sambung Jero, Kalimantan juga mendapat tambahan lain yang dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas)."Sementara, untuk kuota di luar 40 juta kiloliter, mesti ke DPR. Para gubernur sudah mengerti soal ini," ujarnya.

Solusi kedua, menambah BBM nonsubsidi khususnya solar. "Berapapun kebutuhannya akan dipasok," tukasnya.

Jero juga mengatakan, penyebab antrean pembelian BBM di SPBU di Kalimantan selama dua bulan terakhir dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan. Ekonomi di Kalimantan tumbuh 8 persen, penjualan kendaraan bahkan meningkat 30 persen. Ini indikator pertumbuhan ekonomi.

Pertamina, kata Jero, juga akan menindak pidana penyelewengan BBM subsidi. Ia membantah kekurangan BBM dikarenakan permasalahan politik. "Ini hanya minta tambahan BBM," ujarnya.

Pesan Wagub Kalteng

Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kalteng Teras A Sahay yang mendampingi Wagub Kalteng Achmad Diran mengatakan, keputusan rapat tersebut menjadi jawaban dari perjuangan pemerintah dan masyarakat di Kalimantan.

Ia menyampaikan pesan Diran agar masyarakat Kalteng tetap tenang karena usulan penambahan BBM bersubsidi sudah dikabulkan Pemerintah Pusat. Diran mengharapkan solusi tersebut menjadikan antrean di SPBU semakin berkurang.

Selain itu, masyarakat di pedalaman juga tidak perlu resah mengingat Pemprov Kalteng akan segera menindaklanjuti hasil rapat tersebut kepada seluruh jajarannya dan masyarakat. Pemprov akan mengidentifikasi daerah mana saja di Kalteng yang perlu dibangun SPBU mini, sehingga mempermudah masyarakat membeli BBM.

Sementara mengenai aparat keamanan yang menjaga SPBU, tetap dilanjutkan guna mengantisipasi penyelewengan BBM bersubsidi. “Penindakan terhadap pelaku penimbunan dan penyelewengan BBM tetap dilakukan oleh aparat keamanan,” kata Teras A Sahay mengutip pernyataan Diran.

Sementara itu, Rudi Ariffin juga mengatakan hal senada dengan Diran. Pihaknya bersyukur memperoleh tambahan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi. "Kami minta warga untuk menciptakan suasana kondusif agar ekonomi tumbuh dan kesejahteraan terwujud,” katanya.

Karen Agustiawan menyatakan pihaknya siap menambah BBM subsidi dan nonsubsidi. Pertamina juga akan membangun banyak SPBU nonsubsidi dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) dijadikan SPBU mini. "Kami undang pengusaha Kalimantan untuk bangun SPBU baru," ucapnya.

Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim menambahkan, Kalimantan akan memperoleh tambahan premium bersubsidi sebanyak 6,7 persen dari kuota 2012 sekitar 3 juta KL atau 200 ribu KL.

Perhitungan tersebut berasal dari persentase tambahan secara nasional, yakni 2,5 juta KL dibandingkan kuota 37,5 juta KL atau 6,7 persen. "Tambahan kuota BBM per daerah dilakukan secara rata yakni 6,7 persen," ujarnya.