Album Foto |
 |
 |
|
Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang meninjau jalan menuju Pelabuhan CPO di daerah Bumi Harjo, di Kotawaringin Barat, Kalteng, Senin (13/5). |
|
|
|
|
Selasa, 1 Mei 2012
Tuntut Keadilan Kouta BBM
ATN-Center - Empat Gubernur di Pulau Kalimantan sepakat untuk menghentikan pengiriman batubara ke Pulau Jawa jika pemerintah pusat tidak mempertimbangkan kembali kuota bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan kepada empat provinsi di Kalimantan.
Para Gubernur Kalimantan melalui Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK), telah mengirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ketua Komisi VII DPR-RI dan BPH Migas, yang intinya menuntut keadilan untuk kuota BBM Kalimantan.
Dalam surat tersebut, semua Gubernur di Kalimantan sepakat apabila tuntutan penambahan kuota BBM hingga Mei 2012 tidak mendapat tanggapan, maka penghentian sementara (moratorium) pengiriman batubara ke Pulau Jawa akan dihentikan.
Kandungan batubara di Indonesia mencapai 6,3 miliar ton. Sebanyak 83 persen atau 4 miliar ton lebih, batubara itu berada di Kalimantan. Selain itu, 13 persen kekayaan minyak Indonesia ada di Kalimantan.
Moratorium pengiriman batubara tersebut, diprediksi bakal membuat pasokan listrik yang ada di Pulau Jawa terancam. Sebab, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ada di Pulau Jawa masih banyak yang tergantung dengan pengiriman batubara dari Kalimantan.
“Kesepakatan empat Gubernur tersebut bukanlah ancaman untuk Pemerintah Pusat. Tetapi menuntut adanya perhatian terhadap masalah BBM di Kalimantan,” kata Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang SH, ketika bertemu Komisi I DPR-RI di Palangka Raya, Senin (30/4).
Diungkapkan, Kalimantan sekarang ini hanya mendapatkan kuota 7 persen dari jatah BBM nasional. Jatah ini sangat tidak adil, mengingat Kalimantan mempunyai empat provinsi yang pertumbuhan kendaraannya sangat pesat.
Dalam surat nomor 050/252/Set-I/Bappeda, empat provinsi di Kalimantan menuntut pemerintah agar bisa menaikkan kuota BBM Kalimantan dua kali lipat, dari yang saat ini hanya 7 persen ditingkatkan menjadi 14 persen.
Menanggapi hal itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR-RI, Hayono Isman, mengungkapkan, dirinya sudah melihat secara langsung bagaimana masyarakat di Kalteng kesulitan mendapatkan pasokan BBM. Fakta, terdapat antrean BBM yang sangat panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Kita akan upayakan menghubungi rekan di Komisi VII yang membidangi ESDM agar memperhatikan tuntutan empat Provinsi Kalimantan. Mediasi tersebut bisa dilakukan, dengan harapan Pemerintah Pusat mau membuka matanya,” jelasnya.
Pemerintah Pusat, kata Hayono Isman, diminta untuk segera memperhatikan kebutuhan empat provinsi yang ada di Kalimantan. Karena empat provinsi di Kalimantan merupakan bagian dari NKRI.
(ATN-Center)
|
|
|
|
.JPG)
.JPG)
