Album Foto |
 |
 |
|
Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang meninjau jalan menuju Pelabuhan CPO di daerah Bumi Harjo, di Kotawaringin Barat, Kalteng, Senin (13/5). |
|
|
|
|
Kamis, 19 April 2012
Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah
ATN-Center - Semua Kepala Daerah dan Kepala Dinas/Instansi di Provinsi Kalteng, diminta untuk tidak meninggalkan daerahnya dalam satu bulan ini. Sebab, dalam waktu dekat ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Kalteng akan melakukan pemeriksaan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD).
“Saya minta semua Bupati, Wali Kota dan Kepala Dinas, harus stand by di tempat tugasnya. Impian bersama untuk memperolah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2012 ini, harus bisa terpenuhi,” tegas Wakil Gubernur Kalteng Ir H Achmad Diran pada Sidang Paripurna 8 DPRD Provinsi Kalteng di Palangka Raya, Kamis (19/4).
Diran juga mengharapkan agar pin WTP 2012 yang selalu dipakai oleh aparatur pemerintahan di Provinsi Kalteng, hendaknya benar-benar bias terwujud. Untuk itu, permintaan supaya semua Kepala Daerah dan Kepala SKPD se Kalteng berada di tempat selama satu bulan ini harus dipatuhi, terkecuali kalau memang ada kegiatan sangat penting dan tidak bisa diwakilkan sehingga mengharuskan Kepala Daerah dan Kepala SKPD yang hadir.
“Tapi kalau masih bisa diwakilkan, saya minta serahkan saja kepada pejabat yang lain,” kata mantan Bupati Barito Selatan ini.
Dengan kehadiran Kepala Daerah dan Kadis pada saat ada pemeriksaan oleh Tim BPK-RI, maka laporan keuangan setiap kegiatan yang tidak tepat, akan bisa langsung diperbaiki.
(ATN-Center)
|
|
|
|
.JPG)
.JPG)
