“Demikian sebagian solusi yang dihasilkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) I, tata ruang dan climate change, pertanahan, sinkronisasi perundang-undangan sektoral, perijinan dan hubungan pusat-daerah, dalam acara Rapat Kerja Presiden dengan Gubernur se-Indonesia di Istana Cipanas 2-3 Februari lalu,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kalteng Kardinal di Palangka Raya, Senin (8/2).

Pokja I terdiri dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi selaku ketua dan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, Wakil Ketua, dengan anggota Menteri Kehutanan, Menteri LH, Menteri PU, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala BPN, Gubernur Papua, Gubernur Kepri, Gubernur Kalbar dan Gubernur Sulut.

Solusi lain yang ditawarkan agar dibentuk tim teknis oleh BKPRN yang ditugaskan untuk menyelesaikan konflik penggunaan dan pemanfaataan lahan antar sektor yang meliputi kawasan hutan dan lain-lainnya.

“Termasuk penyelesaian RTRW kawasan strategis nasional (perbatasan antar negara, pulau besar dan kepulauan serta metropolitan) dan penyelesaiaannya ditargetkan paling lambat akhir tahun 2010,” terang Kardinal.

Menurut Kardinal, Pokja I juga mengidentifikasi beberapa masalah berhubungan dengan tata ruang dan perbatasan, diantaranya saat ini baru dua RTRWP yang telah selesai dari 33 Provinsi di Indonesia. 

Kemudian sesuai dengan UU No. 26/2007 tentang tata Ruang diamanatkan agar semua sesuai dengan RTRWP dapat diselesaikan pada waktu ditentukan.

Untuk Climate Change, kata Kardinal, sesuai komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi 26 persen pada tahun 2020, maka Pokja I menyampaikan beberapa solusi diantaranya menyusun peta kerentanan terhadap perubahan iklim sampai ketingkat regional.

“Menyediakan sarana dan prasaranan disetiap provinsi yang sering terjadi kebakaran hutan/pekarangan/lahan sebelum musim kemarau berlangung juga bagian dari solusi yang ditawarkan Pokja I,” kata Kardinal.

Sementara mengenai hubungan Pusat-Daerah, Pokja I menilai ada beberapa masalah seperti akses komunikasi belum berjalan dengan baik sesuai dengan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.

Hal lain yakni banyaknya program/kegiatan maupun pendanaan dari pusat yang langsung ke kabupaten/kota tanpa adanya koordinasi dengan pemprov.

Solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan keterpaduan pola pengalokasian dana dekonsentrasi, dana tugas perbantuan, dan dana perimbangan.

Juga diharapkan untuk mengoptimalkan peran gubernur dalam memadukan berbagai sumber pembiayaan tersebut, dengan demikian diharapkan Peraturan pemerintah (PP) peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah dapat segera diterbitkan.