Masukkan Kata Kunci
  Bila Perusahaan Anda Berkeinginan Mengisi Space Iklan Web ATN Center Hub. 021-53121927  
Fokus Aktual
Selasa, 7 September 2010
Izin 23 Perusahaan di Kawasan PLG Akan Dicabut
Selasa, 7 September 2010
Pencaplokan Lahan Diancam Pidana dan Pencabutan Izin
Selasa, 7 September 2010
Kabupaten/Kota se Kalteng Diminta Laporkan Data Pegawai
Jum'at, 3 September 2010
Kucuran Dana Baru 10 Persen, Gubernur Usulkan Inpres Diperpanjang
Selasa, 31 Agustus 2010
Bantuan Keagamaan Siap Dikucurkan
Index Berita

Topik Pilihan
Jum'at, 29 Mei 2009
PROSES FINALISASI RTRWP KALTENG
Jum'at, 29 Mei 2009
Konsultasi Publik Kereta Api
Kamis, 29 Maret 2007
INPRES PLG
Sabtu, 18 November 2006
Pertemuan Indonesian Regional Invesment Forum
Selasa, 5 September 2006
Jangan Menutup-nutupi Kemiskinan
Index Topik Pilihan

Album Foto
Selengkapnya
Minggu, 7 Februari 2010
Tapal Batas Antar Kabupaten Di Kalteng Masih Bermasalah

ATN-Center - Hingga kini tapal batas di sejumlah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih belum selesai akibat belum adanya kesepakatan antara kabupaten yang bersengketa.



Dari 14 kabupaten kota di Provinsi Kalteng hanya Kabupaten Kapuas dan Gunung Mas yang sudah hampir selesai pembahasannya tidak persetujuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dan surat keputusan dari mendagri, kata Kepala Biro Adminitrasi Pemerintahan Umum Sekda Pemprov Kalteng Lenny I Simon di Palangkaraya.

Menurut Lenny, saat ini yang menjadi kendala dilapangan mengapa tata batas antara kabupaten di Kalteng ini adalah potensi sumber daya alam yang berada di daerah tapal batas itu.

“Karena adanya pontensi itulah yang menjadi sengketa sebuah kabupaten karena mereka sama-sama saling mengklaim bahwa itu masuk wilayah mereka yang berdasarkan pada peta yang berbeda.”ujarnya.

Untuk itu biasanya tim dari provinsi yang menyelesaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan melakukan koordinasi dan pemantauan kelapangan bersama-sama dengan tim dari kabupaten .

“Dan itu memerlukan waktu untuk menyelesaikannya dan kita terkendala anggaran karena unutk meninjau lapangan sejumlah titik ditapal batas itu memerlukan biaya yang cukup besar.” Jelas Lenny.

Namun pihaknya akan tetap membantu dengan melakukan penyelesaian yang tetap memperhatikan pendapat masyarakat yang berada di garis tersebut juga bangunan pemerintah yang dibangun.






  (dan)


.