“Pertanggungjawaban penggunaan dana itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu kepada Pemerintah Daerah dan DPRD,” kata Teras Narang dalam rangka penandatanganan Perjanjian Hibah Dana Pemerintah kepada KPU untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) 2010 di Palangka Raya, baru-baru in.

Kepada Sekretariat KPU Kalteng, Teras berpesan agar dapat mendukung KPU Kalteng terkait dengan pelaksanaan administrasi, sesuai dengan tugas utama Sekretariat adalah membantu administrasi pada penyelenggaraan Pemilu.

Diungkapkan Teras, untuk dapat mencapai kesepakatan dana hibah Pemilu Kada itu, Pemprov Kalteng dan KPU berulang kali melakukan pembahasan yang alot dan panjang, dengan dinamika yang cukup hangat.

“Kini kita sudah mampu menyelesaikan masalah anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Kalteng 2010,” katanya.

Ditegaskan Gubernur, meski penuh dinamika, namun sepanjang ada semangat kebersamaan untuk menyukseskan Pemilu Kada, maka kendala apa pun bisa diselesaikan dengan baik.

“Kami berharap pelaksanaan Pikada Kalteng 2010 nantinya, bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” harap Teras Narang.

Sementara itu, Ketua KPU Kalteng, Faridawaty SE mengungkapkan, anggaran untuk Pemilu Kada Gubernur Kalteng disepakati senilai Rp 77,9 Miliar, atau turun dari yangdiusulkan sebelumnya sebesar Rp 80,4 Miliar. Pengurangan sebesar Rp 2,9 Miliar ini disebabkan terjadinya kekeliruan penghitungan di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Seharusnya anggota PPS itu hanya tiga orang, tapi di sana lima orang seperti di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), karena itu, harus dilakukan pengurangan,” ujar Farida.

Meskipun telah dilakukan pengurangan, Farida menilai, dana tersebut akan mencukupi untuk pelaksanaan Pemilu Kada di Kalteng, namun tentunya dengan melakukan pemangkasan-pemangkasan terhadap beberapa kegiatan.

“Kita berharap rekan-rekan di daerah tetap bersemangat, dengan memberikan pekerjaan yang baik dengan kualitas yang juga sesuai dengan apa yang diharapkan,” ucapnya.

Dijelaskan, dalam Pemilu Kada 2010, pencetakan formulir penghitungan di tingkat PPK ditiadakan, yang berarti satu jenis formulir sudah hilang. Kemudian, pengurangan jumlah petugas di PPS. Sedangkan honorarium petugas tetap sama seperti Pemilu sebelumnya, untuk Ketua PPK senilai Rp900.000, dan anggota Rp700.000.

Menyinggung dana bantuan untuk Kabupaten/Kota, dalam waktu dekat ini akan diserahkan secara serentak di Kota Palangka Raya. Esuai data, nilai dana hibah tertinggi adalah untuk Kapuas sebesar Rp 8,7 Miliar, karena jumlah penduduknya paling banyak, dan PPS-nya juga lebih dari 700 petugas.