Upaya-upaya pengembangan ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Tengah akan tetap ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, serta pengurangan pengangguran dengan bertumpu pada pengembangan ekonomi daerah. Peningkatan investasi daerah dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong dan memberikan kemudahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, akan terus dilakukan.

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang SH mengatakan, pencapaian tersebut membutuhkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak terutama perbankan sebagai source of fund atau sumber pendanaan pembangunan ekonomi daerah.

“Diharapkan agar pihak perbankan dapat menjadi pendukung kegiatan ekonomi daerah dengan menjalankan fungsi intermediasi sebaik-baiknya, menyerap dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk mengakselerasi perputaran ekonomi,” kata Teras Narang dalam sambutan tertulis dibaca Wakil Gubernur Ir H Achmad Diran dalam acara Pertemuan Tahunan Perbankan Tahun 2010 di Hotel Aquarius Palangka Raya, Kamis (28/1) malam.

Diinformasikan, dana-dana masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil, seperti pada perkebunan kelapa sawit dan CPO, diharapkan dapat tersentuh oleh pelayanan perbankan. Sehingga dana-dana tersebut yang merupakan idle money, dapat dimanfaatkan oleh perbankan.

“Untuk itu, Pemerintah Daerah akan selalu mendukung pembukaan cabang-cabang baru perbankan terutama di daerah-daerah terpencil,” ungkap Gubernur.

Perbankan, lanjutnya, diharapkan dapat menyalurkan kredit kepada usaha-usaha yang produktif dengan kapasitas pemanfaatan tenaga kerja yang besar. Seiring dengan perbaikan kondisi usaha, penyerapan tenaga kerja diharapkan mengalami peningkatan. Namun demikian, telah disadari bahwa kegiatan operasional perbankan tidak terlepas dari risiko-risiko usaha, prudential banking merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi. Tetapi kondisi ini bukan menjadi penghambat perbankan untuk berkontribusi lebih baik kepada perekonomian daerah.

Menurut Gubernur, pembatasan kredit yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kegiatan makro ekonomi dan pada akhirnya akan menghambat kinerja perbankan. Titik yang tepat antara batas prudential banking dan kelonggaran kredit, akan mampu menjaga sustainabilitas kegiatan ekonomi makro pada jangka panjang.

“Untuk mendukung upaya-upaya perbankan tersebut, Pemerintah Daerah akan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat berimplikasi dan berkontribusi positif terhadap kinerja perbankan dan perekonomian,” jelas Teras Narang.